PENGUMUMAN PENERIMAAN PRAJA IPDN TAHUN 2012

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri nomor 892.1/1674/SJ tanggal 1 Mei 2012 dan surat Gubernur Jawa Tengah nomor 892/1719 tanggal 16 Mei 2012 perihal Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2012, dengan ini kami sampaikan Pengumuman Bupati Pemalang nomor : 892/890/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2012 sebagaimana tautan berikut :
Pengumuman Penerimaan Praja IPDN Tahun 2012.

Read More

SEJARAH HARI KEBANGKITAN NASIONAL INDONESIA ( HARKITNAS )

Sejarah Kebangkitan Nasional Indonesia

Sejarah Kebangkitan Nasional Indonesia tak lepas dari peran penting para tokoh – tokoh pelopornya. Para pelopor ini menjadikan semangat mereka menjadi sangat berarti bagi kemajuan Bangsa indonesia sampai sekarang. Dan menjadi tolak ukur Semangat kebangkitan nasional bangsa kita. Mau tau sejarah kebangkitan nasional ? Mari kita simak bersama sama. Sejarah Kebangkitan Nasional Tokoh tokoh pelopor Sejarah Kebangkitan Nasional Tokoh-tokoh yang mempolopori Kebangkitan Nasional, antara lain yaitu : Sutomo Ir. Soekarno Dr. Tjipto Mangunkusumo Raden Mas Soewardi Soerjaningrat (sejak 1922 menjadi Ki Hajar Dewantara) Dr. Douwes Dekker Di atas itu adalah tokoh pelopor kebangkitan nasional di Indonesia, Merakalah yang berperan penting terwujudnya sejarah kebangkitan nasional. Asal Usul Hari Kebangkitan Nasional Awalnya yaitu pada tahun 1912 berdirilah Partai Politik pertama Indische Partij. Pada tahun ini juga Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam(Solo), KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah (Yogyakarta) dan Dwijo Sewoyo dan kawan-kawan mendirikan Asuransi Jiwa BersamaBoemi Poetra di Magelang.Kebangkitan pergerakan nasional Indonesia bukan berawal dari berdirinya Boedi Oetomo, tapi diawalai dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam pada tahun 1905 di Pasar Laweyan, Solo.Sarekat ini awalnya berdiri untuk menandingi dominasi pedagang Cina pada waktu itu.Kemudian berkembang menjadi organisasi pergerakan sehingga pada tahun 1906 berubah nama menjadi Sarekat Islam. Suwardi Suryaningrat yang tergabung dalam Komite Boemi Poetera, menulis Als ik eens Nederlander was (Seandainya aku orang Belanda),20 Juli 1913 yang memprotes keras rencana pemerintah Hindia Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda di Hindia Belanda. Karena tulisan inilah dr. Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat dihukum dan diasingkan ke Banda dan Bangka, tetapi karena “boleh memilih”, keduanya dibuang ke Negeri Belanda. Di sana Suwardi justru belajar ilmu pendidikan dan dr. Tjipto karena sakit dipulangkan ke Hindia Belanda. Saat ini, Tanggal berdirinya Boedi Oetomo, 20 Mei, dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Read More

MUNGKINKAH SEKOLAH GRATIS ??

MENCOBA MEMAHAMI :

1.      UU RI. No. 20 TAHUN 2003

a.      Pada Bab XIII Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2003 tenteng Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

b.      Pasal 35 ayat (1) Menyatakan :

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas Standar Isi, Proses, Kompetensi Lulusan, tenaga Kependidikan, Sarana dan Prsarana, Pengelolaan, Pembiayaan dan Penilaian Pendidikan yang harus di tingkatkan secara berencana dan berkala.

2.    PP No. 48 TAHUN 2008

Dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 48 Tahun 2008 diuraikan bahwa Pendanaan Pendidikan Menjadi Tanggung Jawab Bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Masayarakat yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diatas adalah :

1.      Penyelenggara/ Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat.

2.      Peserta didik, OrangTua/ Wali Peserta Didik.

3.      Pihak-pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam Bid. Pendidikan.

Pengertian pada pasal ini merupakan pernyataan lebih lanjut dari Bab XIII Pasal 46 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003.

3.    PERMENDIKBUD NO. 60 TAHUN 2011

a.    Pasal 4 ayat (1) Menyatakan :

•           Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak boleh melakukan pungutan yang berkaitan dengan persyaratan akademik untuk :

1.      PPDB

2.      Penilaian Hasil Belajar

3.      US/ UN

4.      Kesejahteraan Komite/ Lembaga Perwakilan di Sekolah

•           Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dilarang melakukan pungutan kepada :

1.      Peserta didik

2.      Orang Tua/ Wali yang tidak mampu secara ekonomis

PEMAHAMAN TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN

A.   Komponen Biaya Pendidikan ( Tanggung Jawan Pemerintah )

v   Tanggung jawab pemerintah dialokasikan dalam APBN

v   Tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam APBD sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan per Undang-undangan.

v   Tanggung jawab pemerintah meliputi ;

1.    Biaya Investasi Satuan Pendidikan

2.    Biaya Investasi Penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan.

3.    Biaya Operasi Satuan Pendidikan

4.    Biaya Operasi Penyelnggaraan dan atau Pengelolaan Pendidikan

5.    Bantuan biaya pendidikan dan

6.    Beasiswa serta pendanaan pendidikan di luar negeri.

Biaya Investasi Satuan Pendidikan dan Biaya Investasi Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan Pendidikan yang merupakan tanggung jawab pemerintah meliputi :

1.      Biaya Investasi Lahan Pendidikan dan Biaya Investasi selain Lahan Pendidikan.

2.      Sedangkan, Biaya Operasi satuan pendikan dan Biaya Operasi Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan Pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah meliputi : Biaya Personal dan Biaya Non Personal.

B.   Tanggung Jawab Masyarakat

Tanggung jawab masyarakat dalam pendanaan pendidikan dapat dibagi menjadi 2 kategori :

1.         Tanggung jawab pendidikan oleh penyelenggara/ Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat ( Biaya Investasi Pendikan, Biaya Investasi Penyelenggara atau Pengelolaan Pendidikan, Biaya Operasi Satuan Pendidikan, Biaya Operasi Penyelenggara atau Pengelolaan Pendidikan dan Bantuan Pendikan dan Beasiswa.

2.         Tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat diluar penyelenggara dan Satuan Pendikan yang dirikan oleh masyarakat ( Biaya Pribadi Peserta Didik, Biaya Investasi selain Lahan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan, Biaya Personalia yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan dan pendanaan sebagian dari Biaya operasi Pendidikan dalam rangka pengembangan Sekolah yang biasanya dipungut berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama Komite Sekolah.

C.   STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Standar Nasioanal Pendidikan ini digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan serta penilaian.

Untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan tersebut maka sangat dibutuhkan tambahan pembiayaan diluar kemampuan Pemerintah, maupun Pemerintah Daerah.

SEKOLAH GRATIS MUNGKINKAH ?

1. BISA dengan catatan : bilamana pendanaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah ( provinsi dan kab/kota ) telah mencukupi kebutuhan dana untuk penyelenggara pendidikan pada Satuan Pendidikan. Sehingga masyarakat tidak ikut serta mendanai pendidikan sama sekali alias GRATIS. Akan tetapi, hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 46 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2003.
2. BISA, walaupun pendanaan pendidikan dari pihak pemerintah dan pemerintah daerah belum mencukupi semua kebutuhan dana penyelenggara pendidikan, dengan CATATAN : Pengelolaan pendidikannya akan jauh dibawah Standar Nasional Pendidikan.

Dan hal ini tentunya juga bertentangan dengan Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2003.

3.    TIDAK BISA, karena pada tahun anggaran 2012 ini hanya pemerintah pusat yang mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional diluar Gaji Guru ( PNS ).

Sedangkan sebagian besaR Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia masih belum siap, mengingat penyerapan anggaran untuk membayar gaji Guru/PNS sudah melampaui 20%.

SOLUSI :

1. Bagi orang yang tidak mampu tetap dapat menikmati pendidikan secara gratis.
2. Sedangkan bagi yang mampu sebaiknya tetap dikenakan biaya, sebagaimana dikehendaki dalam UU No. 20 Tahun 2003, PP 48 Tahun 2008, dan Permendikbud No. 60 Tahun 2011.
3. Namun semuanya berpulang kepada smeua pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Satuan Pendidikan dan Masyarakat dan atau Orang Tua/ Wali Peserta Didik.

Read More